victorius Beni Wibisono Sekretaris Komisi 4 Tanggapi Berita Viral,ASN Di BOX Majalah Guru Berdikari
Hal itu disikapi oleh anggota DPRD Lampung Tengah, Victorius Beni Wibisono sekaligus selaku sekretaris komisi 4 mengambil sikap, dengan adanya nama bupati serta ASN aktif di box redaksi majalah tersebut, yang tersusun sebagai berikut :
Redaksi
Penerbit Pt Pelita Nusantara PeNa
Pembina: - dr. H.Ardito Wijaya. M.KM - I Komang Koheri, SE.
Pimpinan Umum: Partila Umar, S.Pd, MM.
Penanggungjawab: Sodik, S.Pd.
Pimpinan Redaksi: Drs H Sarjito, MM.
Wakil Pimpinan Redaksi: Nur Pathi, S.Kom, M.M.
Redaktur Pelaksana: Desti Merica, S.Pd SD., M.Pd.
Dewan Pakar: Prof DR. Sunyono, M.Si.
Dewan Redaksi: - Wiji Priyono, S.Pd. MM
-Didi Nuryadi, M.Pd
-Ihsan wahyudi S.Pd. SD
-Sucipto S.Pd
-Arsy Selvia Fitri, M.Pd
Sekretaris Redaksi: Haryono S. Sos. M.Pd
Bendahara: Tuti Mega Yuli, S.Pd. M.Pd
Sirkulasi Iklan: - Marsudi S.Pd
-Drs Sukisno, MM
-Umi tarsih S.Pd, MM
Redaktur Umum: Agus Hermanto
Menurutnya ada beberapa ASN selaku kepala sekolah di tingkat SD maupun SMP, apalagi ada juga yang menjabat ketua K3s, bendahara K3s kabupaten serta MKKS SMP di Kab, Lamteng yang berperan sebagai koordinator kepala sekolah.
“Dalam hal ini maka saya akan panggil mereka untuk saya mintai keterangan, karena menurut pemberitaan di beberapa media online itupun ungkapan dari kepala sekolah dan juga dari anggota redaksi, majalah tersebut dijual belikan diruang lingkup sekolah dengan harga Rp 100.000, per Exsemplar,” Pungkasnya. Beni.
“Kalau benar seperti itu lanjutnya, ini diduga jadi ajang bisnis dan untuk memperlancar itu, bupati wakil bupati serta ketua K3s dan ketua MKKS, itu yang memicu saya untuk mempertanyakan kepada mereka yang aktif sebagai ASN atau kepala sekolah,” Terangnya.
“Bukan hanya itu saja, kami di komisi 4 juga ada beberapa hal masukan dari masyarakat, itu memang harus dibenahi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena kalau dibiarkan maka akan membebani masyarakat khususnya wali murid, seperti buku buku yang memang sudah ditanggung pemerintah melalui dana bos dan masih ada juga katanya infak tapi nominalnya dan batasan waktunya sudah ditentukan, mengatasnamakan komite lagi…
Posting Komentar