Guru Honorer Mengeluhkan Iuran Wajib Rp 150000 Di Peruntukan HUT PGRI 25 Nov 2022
Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Tengah, mengeluhkan terkait sumbangan wajib untuk memperingati Hari Ulang Tahun, Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) yang akan di gelar pada 25 Nopember 2022 mendatang.
Salah satunya seperti yang dikeluhkan oleh guru honorer yang mengajar di salah satu SDN di Kec.Punggur, yang menjelaskan bahwa mereka para guru baik itu honorer maupun ASN di minta oleh Ketua K3S untuk berpartisipasi di peringatan HUT PGRI dengan di wajibkan memberikan iuran sebesar Rp.150 ribu per guru.
"Kami khususnya para guru honorer merasa keberatan mas, dengan jumlah nominal iuran sebesar Rp.150 ribu per guru itu. Sementara kami baru menerima honor menunggu pencairan dana BOS," keluh guru honorer yang meminta identitasnya tidak di publis, Jum'at (28/10/2022).
Keluhan yang sama juga disampaikan oleh guru honorer lainnya, yang menganggap hal seperti ini baru kali ini terjadi, dimana pada HUT PGRI sebelumnya tidak ada di wajibkan untuk membayar uang iuran, sehingga mereka para guru honorer yang rata-rata telah berkeluarga merasa keberatan, sementara untuk mencukupi hidup sehari-hari mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan.
"Kami berharap kalau bisa khusus untuk guru honorer tidak ikut dibebankan dengan iuran yang dimaksud. Tapi dalam hal ini kami, tidak bisa berbuat apa-apa mas, karena kalau kami tidak ikut, nama kami akan di data, dan diserahkan di Dinas, dengan intervensi kami tidak bisa masuk dalam data best P3K," ungkap sumber.
Sementara terkait iuran yang dimaksud, diakui oleh Ketua K3S Kec.Punggur, Sunarmin, dimana menurutnya hal itu atas lntruksi dari Kadisdik, Syarief Kusen pada saat rapat bersama yang di gelar di Kec.Kota Gajah beberapa waktu yang lalu.
"Ya, kalau kamikan hanya menjalankan intruksi dari Kadis saja mas, terkait hal lain atau bagaimana kami tidak mengetahuinya, coba klarifikasikan saja dengan Ketua PGRI Kecamatan, Pak Didik mas," ujar Sunarmin saat dikonfirmasi awak media ini dikediamannya.
Secara pribadi menurut Sunarmin dirinya juga merasa bahwa besaran iuran yang dibebankan itu tentunya memberatkan para guru honorer, namun dirinya tidak bisa untuk membantah atas lntruksi dan hasil rapat yang telah di gelar. Dimana Sunarmin menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada paksaan atau mengharuskan iuran itu, tetapi kembali lagi bahwa iuran itu tidak hanya untuk memperingati HUT PGRI saja tetapi ada seminar yang juga di gelar dalam rangkaian kegiatan HUT itu.
"Selain itukan ada kegiatan seminar juga mas, tidak hanya memperingati HUT PGRI saja. Dari hasil rapat bersama beberapa waktu lalu, Kadisdik menyebut Kab.Lamteng, menjadi tuan rumah, dan rencananya akan dihadiri oleh Mendikbudristek RI dalam kegiatan HUT PGRI itu," terang dia.
Keterangan berbeda juga di sampaikan oleh salah satu pihak SMPN di Kec.Terbanggi Besar yang menyebut bahwa pihaknya hanya membebankan iuran kepada guru honorer, dan guru PNS yang belum memiliki sertifikasi setengah dari nilai iuran, sebesar Rp.75 ribu di bebankan kepada masing-masing guru, dan sisanya akan di tanggung pihak sekolah dengan menggunakan dana BOS.
"Kalau lntruksi dan kesepakatan kami dengan Ketua MKKS, dan Kepsek, agar dana iuran itu di bagi dua, setengahnya kita berencana menggunakan dana BOS," ujar sumber sekaligus Waka Kepsek salah satu SMPN di Terbanggi Besar.(Tim)
Posting Komentar